DPR Minta Potensi UKM di Maluku Dimaksimalkan

28-09-2016 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi Partai PKS, Adang Daradjatun mengatakan potensi pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) di Provinsi Maluku belum dimaksimalkan. Padahal, potensi di daerah yang terkenal dengan sebutan bumi Ambon Manise ini cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.

 

"Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan kerja di Provinsi Maluku. Tujuan utamanya mendorong pembangunan daerah Maluku melalui mitra kerja komisi VI DPR RI. Mengapa dipilih Maluku? Karena potensi pertumbuhan Maluku cukup besar tetapi kesejahteraan masih dibawah rata-rata nasional sehingga perlu upaya untuk meningkatkan prekonomian masyarakat Maluku secara merata," kata Adang selaku ketua rombongan kunjungan kerja saat meninjau usaha kecil menengah (UKM) dan Pemodalan Nasional Madani (PNM) sebagai unit layanan modal mikro, di Ambon, Selasa (27/9/2016).

 

Menurutnya, untuk menggali dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya pembangunan di Maluku tersebut momentumnya cukup tepat dengan visi Presiden Jokowi dalam mewujudkan poros maritim dan ekonomi kreatif. Apalagi, Provinsi Maluku sendiri merupakan provinsi kepulauan.

 

Ia mengatakan potensi pertumbuhan di Maluku berada di sektor perikanan. Tetapi saat ini, katanya, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pendorong pertumbuhan masih dominan sektor konsumsi dan yang kedua baru perdagangan, hotel dan restoran. Harusnya sektor perikanan dan ekonomi kreatif bisa menjadi pendorong pertumbuhan Maluku.

 

"Yang tadi dari sisi permintaan pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh konsumsi rumah tangga, dan ekspor. Dari sisi penawaran didorong oleh perdagangan, hotel dan restoran. Harusnya sektor ekonomi kreatif dan perikanan bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan masyarakat Maluku. Oleh karena itu dalam pertemuan ini, kita mendorong kearah industri ekonomi kreatif dan perikanan," katanya.

 

Seperti diketahui, Komisi VI DPR RI sedang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Komisi yang fokus masalah ekonomi, BUMN, Koperasi dan UKM ini akan berdialog dengan sejumlah mitra kerja terkait dan para nasabah binaan PNM, memantau kemajuan dan tantangan pembangunan di daerah yang terkenal dengan sebutan bumi Ambon Manise ini.

 

Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Maluku ini sesuai dengan tugas dan fungsi dewan, mengawasi perkembangan dan geliat pembangunan sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga tantangan dan kendala baik dari segi regulasi dan anggaran bisa perbaiki. (andri)foto : Andri/mr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...